VIVAnews - Sekretaris Tim Sosialisasi Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Tifatul Sembiring, Selasa 18 Juni 2013, membantah dana bantuan langsung sementara masyarakat berasal dari utang luar negeri. Yaitu, pinjaman Asian Development Bank.
"Postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita lebih dari Rp1.600 triliun, sebagian besar dari pajak. Itu tidak pinjam (luar negeri)," kata Tifatul di Gedung DPR, Jakarta. Pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah, bukan digunakan untuk kompensasi dampak kenaikan harga BBM. Melainkan, untuk dana di kementerian yang multi years(jangka panjang). "Tidak ada utang untuk BLSM," kata Menteri Komunikasi dan Informasi yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera.
Seperti diketahui, kecurigaan dana BLSM itu diperoleh dari utang luar negeri, berasal dari Partai Hanura. "Kita mencurigai pemberian BLSM ini menggunakan dana asing yaitu ADB," kata Wakil Sekjen Partai Hanura, Saleh Husin kemarin.
Kenaikan BBM bersubsidi akan dilakukan pekan ini menyusul disetujuinya RAPBN-P 2013 lewat mekanisme voting, setelah rapat marathon 12 jam, kemarin.